Pelatihan Hak Atas Kedaulatan Pangan

Term of Reference

Pelatihan Hak Atas Kedaulatan Pangan

Latar belakang:

Negara-negara berkembang di seluruh dunia sedang berupaya sekuat kemampuan yang ada untuk mempertahankan negaranya dari tekanan kekuatan global untuk memenuhi kebutuhan pangan negaranya. Sementara itu, sejumlah pemilik modal dan negara-negara maju telah mengatur kehidupan ekonomi negara berkembang melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pertanian industri dan impor-ekspor,  terutama berdasarkan pada tanaman monokultur. Jenis pertanian industri ini juga membawa berbagai masalah, di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk dampak negatif pada kesehatan masyarakat, integritas ekosistem, kualitas makanan, dan menyebabkan timbulnya hutang dalam kehidupan  para petani.

Di Indonesia, persoalan pangan juga merupakan persoalan yang sangat mendasar. Ketergantungan pangan  dan import bahan pangan menyebabkan terbelenggunya kemerdekaan oleh suatu kelompok, negara lain, dan kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya. Revolusi Hijau yang bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman, terbukti tidak berkelanjutan, dan justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan pengetahuan yang ada di masyarakat tradisional (kearifan local). Kondisi seperti ini akan menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat tradisional yang hidup dari sektor pertanian.

Desakan dari organisasi masyarakat sipil kepada pemerintah pun gencar untuk mengubah sistem pangan dan pertanian saat ini demi melindungi dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Konsep yang ditawarkan adalah Kedaulatan Pangan, yakni konsep pemenuhan hak atas pangan melalui produksi lokal dengan kualitas gizi baik dan sesuai dengan budaya setempat, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan kata lain, Kedaulatan Pangan merupakan pemenuhan hak asasi manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga yang berdasarkan pada prinsip solidaritas. Artinya, setiap rakyat (petani) memiliki hak untuk memproduksi pangan secara mandiri, hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar. Dalam hal ini, petani kecil menjadi kunci keberhasilan kedaulatan pangan bagi sebuah negara yang menitik-beratkan pemberdayaan pertanian lokal dan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil sebagai upaya untuk memenuhi dan mencapai kedaulatan pangan sebuah negara. Sehingga kedaulatan pangan akan tercapai apabila petani sebagai penghasil pangan memiliki, menguasai dan mengkontrol alat-alat produksi pangan, seperti tanah, air, benih dan teknologi serta berbagai kebijakan yang mendukungnya dalam bingkai pelaksanaan pembaruan agraria.

Sehingga dalam mewujudkan kedaulatan pangan, ada beberapa pra-syarat utama, antara lain adalah: 1) Pembaruan Agraria; 2) Adanya hak akses rakyat terhadap pangan; 3) Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; 4) Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi; 5) Petani kecil menjadi kunci kedaulatan pangan; 6) Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan; 7) Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Respon pemerintah atas perjuangan kedaulatan pangan ini mulai terlihat meskipun belum sesuai dengan yang diharapkan (masih dengan konsep Ketahanan Pangan), di mana negara (pemerintah) menerbitkan UU No. 41 Tahun 2009  tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk mencegah konversi lahan pertanian ke non pangan. Lalu, perubahan UU Pangan No. 7/1996; lahirnya UU Pangan No. 18 tahun 2012; UU N0.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Lalu, adanya pengaturan kembali atau mencabut undang-undang sektoral yang saling bertabrakan dan tidak menguntungkan rakyat dan negara Indonesia, seperti UU Perkebunan No.18/2004, UU Pengelolaan Sumber Daya Air No.7/2004, UU Kehutanan No. 19/2004, dan UU Penanaman Modal No. 25/2007.

Berangkat dari situasi ini, JKLPK di Indonesia bermaksud mengadakan Pelatihan Hak Atas Pangan bagi partisipannya di 3 region, yakni Papua Barat, Kalimantan, dan NTT. JKLPK Indonesia  sebagai lembaga jaringan yang memiliki partisipan di berbagai wilayah di Indonesia diharapkan mampu berpartisipasi dan ikut dalam upaya mewujudkan tercapainya Kedaulatan Pangan di Indonesia. Malalui Pelatihan Kedaulatan Pangan Ini LPK-LPK mampu dan dapat berkontribusi di tengah-tengah kehidupan masyarakat petani dampingan LPK dan masyarakat sekitar umumnya.

Tujuan Khusus/Output:

Pelatihan Hak Atas Kedaulatan Pangan ini bertujuan untuk:

1.  LPK (peserta) memperoleh informasi terkait kebijakan ketahanan/kedaulatan pangan di tingkat nasional dan daerah.

2.  LPK (peserta) memahami hak-hak petani atas pangan.

3.  LPK (peserta) memahami strategi dan teknik advokasi yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat lokal (adat/petani) atas SDA.

4.  LPK (peserta) memahami pentingnya membangun jaringan untuk advokasi kebijakan ketahanan/kedaulatan pangan.

Materi:

Adapun materi yang akan disampaikan pada Pelatihan Hak Atas Kedaulatan Pangan adalah;

1.  Analisis kebijakan nasional dan regional tentang ketahahan/kedaulatan pangan;

2.  Analisis kebijakan nasional dan regional terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani atas pangan;

3.  Sharing pengalaman tentang kondisi ketahahan/kedaulatan pangan di tingkat lokal/daerah oleh LPK Region.

4.  Pengantar, prinsip, teknik, strategi advokasi untuk memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan.

5.  Strategi membangun organisasi rakyat (petani/masyarakat adat) untuk perjuangan hak atas pangan.

6.  Rencana Tindak Lanjut.

Waktu dan Tempat:

Pelatihan Hak Atas Kedaulatan Pangan akan dilaksanakan di tiga region JKLPK dengan waktu  yang berbeda, yakni:

1). JKLPK Region Papua Barat 30 Juni 2018-3 Juli 2018

Peserta:

Peserta dari masing-masing pelatihan ini adalah:

a. Staf LPK dari Region Papua Barat dan Papua (Juni 2018);

b. Staf LPK Region NTT (Agustus 2018);

c. Staf LPK Region Kalimantan Barat (September 2018);

d. Staf  Seknas, 3 orang;

e. Fasilitator dan nara sumber, 3 orang;

f. Ditambah mitra strategis JKLPK (seperti lembaga sinode gereja, lembaga pemerintah dan lembaga/organisasi yang konsern terhadap hak atas kedaulatan pangan, dan program adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim).

Kualifikasi Peserta:

a. Peserta adalah dari LPK yang  memiliki program/isu Hak atas Kedaulatan Pangan atau peduli dengan isu hak atas pangan.

b. Peserta adalah orang yang tertarik untuk memahami/mengerti tentang isu yang akan dipelajari.

c. Peserta bersedia membagikan pengetahuan dan materi yang diperoleh dan  melaksanakan RTL  di region ataupun di lembaga yang mengutus.

d. Peserta utusan region dan LPK mengisi dan mengirimkan form data peserta dan registrasi pendaftaran.

e. Peserta harus menuliskan pengetahuannya tentang pelatihan yang akan diikuti.

f. Peserta mengirimkan formulir kesediaan menjadi peserta paling lambat tgl. 27 Juni 2018 ke Seknas melalui e-mail jkpk_office@yahoo.co.id atau pandiangansmart@gmail.com

g. Apabila ada tambahan peserta dari LPK ataupun mitra JKLPK yang bukan partisipan JKLPK yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, maka harap menghubungi Seknas untuk mendapatkan informasi, khususnya tentang pembiayaan, di mana seluruh biaya perjalanan dan akomodasi akan ditanggung sendiri oleh lembaga/peserta tersebut.

Narasumber dan Fasilitator:

Narasumber/fasilitator yang akan memberikan materi adalah (tentatif):

a.   Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota;

b.   Staf dari Seknas JKLPK;

c.   Pokja JKLPK;

d.   Pengurus Region.