Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

JKLPK mengadakan diskusi daring tentang Urgensi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dilihat dari sudut pandang negara (Komnas Perempuan) dan agama (Islam dan Kristen), pada Selasa, 30 November 2021.

JKLPK menyadari bahwa segala bentuk kekerasan seksual adalah perbuatan tidak manusiawi. JKLPK menempatkan diri bahwa setiap orang, terutama kelompok rentan, memiliki harkat dan derajat yang sama di hadapan Tuhan dan hukum. Oleh karena itu, JKLPK tidak membenarkan dan mengutuk setiap perbuatan kekerasan seksual atas dasar apa pun.

Merujuk Catatan Tahunan 2020 Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2020 terjadi 299.911 kasus, di mana 8.234 kasus ditangani oleh lembaga layanan mitra dan 2.389 kasus ditangani langsung oleh Unit Pelayanan dan Rujukan Komnas Perempuan. Jenis pelanggaran pun beragam, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ranah publik/komunitas, kekerasan oleh negara, dan termasuk kekerasan yang terjadi dari konflik agraria. Kekerasan seksual pun terjadi di ruang siber. Pada tahun lalu, kekerasan berbasis gender siber terjadi sebanyak 1.452 kasus, naik 350 persen dari tahun sebelumnya. Dari jumlah kasus dan jenis pelanggaran maka tidak berlebihan jika dikatakan Indonesia sedang darurat kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dapat terjadi bukan hanya karena ada peluang, tetapi juga akibat cara berpikir yang masih dipengaruhi budaya patriarki dan relasi kuasa. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan terhadap perempuan. Sedangkan relasi kuasa menempatkan orang lain sebagai sub ordinasi atas kekuasaan tertentu.

Oleh karena itu, adalah dipandang perlu dan penting untuk memiliki peraturan setingkat undang-undang untuk mengatasi, atau setidaknya mengurangi, kasus kekerasan seksual. Dan sejak tahun 2012 Komnas Perempuan telah menginisiasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, di mana pada tahun 2016 DPR memasukkan RUU ini ke dalam Prolegnas nasional. Hanya saja, nasib pembahasannya tidak menentu, bahkan pernah dikeluarkan dari Prolegnas nasional. Meskipun pada akhirnya kembali dimasukkan ke dalam Prolegnas nasional (2021), proses pembahasan sepertinya akan memakan waktu lama, mengingat masih ada resistensi baik dari anggota dewan maupun kelompok di masyarakat.

Veryanto Sitohang, komisioner Komnas Perempuan, menyatakan bahwa pengesahan RUU PKS sangat penting karena memiliki tujuan untuk mencegah segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; menindak pelaku; dan mewujudkan lingkungan bebas dari kekerasan seksual. Tujuan ini RUU ini berangkat dari, salah satunya, kesulitan korban untuk mencari keadilan. Setidaknya ada delapan jenis hambatan korban, yaitu (1) Korban dilarang melaporkan kasus karena dianggap aib atau karena mendapatkan intimidasi. (2) Korban seringkali dilaporkan kembali sebagai pelaku. (3) Tidak semua tindak kekerasan seksual dikenali sebagai tindak pidana. (4) Tindak pidana kekerasan seksual yang ada tidak memiliki definisi yang komprehensif. (5) Alat dan proses pembuktian yang diatur dalam KUHAP menyulitkan korban. (6) Korban seringkali disalahkan dan distigma oleh masyarakat,  aparat penegak hukum atas kasus yang dialaminya. (7) Korban seringkali tidak mendapat pendampingan karena tidak diatur dalam KUHAP. (8) Korban tetap mengalami stigma, pengucilan dan pemiskinan meski pelaku telah dipidana.

Sedangkan Ibu Pendeta Simpon F. Lion, Ketua Umum Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, mengatakan kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan gereja. Menurutnya, kekerasan seksual di gereja dapat terjadi karena praktik misoginis, yaitu kebencian atau ketidaksukaan terhadap perempuan. Hal ini dapat terjadi karena masih menguatnya budaya patriarki, di mana laki-laki berada pada posisi superior sedangkan perempuan di posisi subordinat.

Budaya misoginis tidak terlepas dari penafsiran ayat Alkitab yang bias gender sehingga meminggirkan peran perempuan. Misalnya, dalam kitab Efesus 5:22, di mana perempuan seolah-olah hanya merupakan hamba laki-laki yang tunduk pada suami. Perempuan-perempuan korban kekerasan dalam Alkitab ditampilkan sebagai korban kekerasan yang rela, pasif, dan bungkam. Tidak hanya itu, kekerasan terhadap perempuan seperti perkosaan tidak dilihat sebagai suatu kejahatan yang merugikan sang perempuan (kejahatan kemanusiaan), melainkan dihubungkan dengan martabat kaum lelaki, klan, suku, identitas, dan nasionalisme bangsa itu. Kasus perkosaan juga dianggap kegagalan untuk menghormati tanggung hawab terhadap perjanjian (Kejadian 38) dan hukum kepemilikan (2 Samuel 13).

Oleh karena itu, gereja harus mengambil sikap. Di antaranya: (1) Menumbuhkan kesadaran yang tidak bias gender pada jemaat. Gerakan ini dimulai dari pimpinan-pimpinan gereja baik dari kaum muda sampai kaum tua. Pemahaman bias gender merupakan kunci untuk mengubah perspektif jemaat kembali selaras dengan kasih (yang merupakan ajaran Kristus). (2) Edukasi sejak dini mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan mengedepankan pemahaman ttg Gender Equity  (fokus hasil yang adil dan setara) dan Gender Equality (fokus kesetaraan kesempatan)

Selanjutnya (3) pelarangan atas segala bentuk kekerasan yang terjadi. Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun, walaupun sesederhana pelecehan seksual (siulan, pandangan mata, celetukan seksis) adalah dosa. Kekerasan bertentangan dengan iman Kristen dan kesaksian Alkitab bahwa manusia adalah citra Allah (Imago Dei) dan dipanggil untuk membangun kehidupan yang bebas dari kekerasan.

Berikutnya (4) menyediakan layanan  crisis center untuk para korban kekerasan. Adanya crisis center diharapkan dapat membentuk komunitas antikekerasan yang memulihkan di lingkungan gereja. Korban tidak merasa dikucilkan oleh gereja. Dengan cara ini, pembiaran dan peminggiran dapat dihentikan. (5) Memberikan hak korban untuk pemulihan, mendapatkan keadilan, dan menuntut kebenaran. Pelayanan ke perspektif korban harus ditingkatkan, sehingga tidak hanya sebatas wacana di dalam khotbah atau penelahaan Alkitab dalam pelayanan kategorial.

(6) Para pemimpin pelayanan kategorial, dari calon pendeta sampai pendeta harus mendapatkan sosialisasi gender melalui pelatihan, studi/penelahaan Alkitab, penerbitan modul yang dibagikan untuk dipelajari, serta penyampaian secara berkesinambungan pada jemaat lewat mimbar gereja. Dengan inilah, kesadaran gender dapat ditingkatkan, potensi misoginis dapat ditekan, dan kekudusan gereja kembali.

Keadilan dan kesetaraan gender dimasukkan dalam AD/ART atau Tata Gereja menjadi pedoman bagi pemimpin dan seluruh warga gereja. (7) Penguatan posisi dan peran perempuan dalam teks Alkitab dan menafsirkan teks-teks yang tidak berpihak kepada perempuan dengan sudut pandang yang baru. (8) Menggiatkan organisasi/perkumpulan perempuan. (9) Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan, dan (10) menggalakkan kepemimpinan perempuan melalui pelatihan dan akses posisi.

Pembicara terakhir, Aan Anshori dari Jaringan Islam Anti Diskriminasi. Dari sudut pandangnya, wajah suatu peradaban sangat ditentukan oleh model ideologi-beragama yang dominan dalam masyarakat (Durkheim). Merujuk pada doktrin Islam klasik, suatu pemerintahan didirikan berdasarkan kesamaan identitas agama (dominasi) dan memandang perempuan tidak lebih sebatas reproduksi biologis (women as a man reproductive tool). Salah satu konsekuensinya adalah kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai instrumen pendisiplinan.

Terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Aan Anshori, melihat umat Islam terbagi ke dalam tiga anasir, yaitu kelompok progresif, moderat, dan konservatif. Kelompok progresif mendukung penuh pengesahan RUU PKS sebagai wujud kehadiran negara untuk melindungi perempuan dan menempatkan perempuan di posisi setara dengan laki-laki. Sedangkan kelompok konservatif adalah mereka yang menolak dengan tegas RUU.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kabarnya akan disahkan pada tanggal 22 Desember. Namun, RUU yang akan disahkan berbeda dengan konsep awal di mana hanya fokus pada tindak pidana saja. Oleh karena itu, diperlukan dorongan dari banyak pihak untuk mendesak pemerintah kembali ke rancangan awal, yaitu yang memihak kepada korban. Semoga.

IKUTI MEDIA SOSIAL JKLPK INDONESIA

Designed & Developed by Rivcore Corporation