Surat Mendukung Pengesahan RUU TPKS

Komnas Perempuan, menurut catatan tahunan 2020, menyebutkan sepanjang tahun 2020 terjadi 299.911 kasus kekerasan perempuan. Jenis pelanggaran pun beragam, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ranah publik/komunitas, kekerasan oleh negara, dan termasuk kekerasan yang terjadi dari konflik agraria. Kekerasan seksual pun terjadi di ruang siber. Pada tahun 2020, kekerasan berbasis gender siber terjadi sebanyak 1.452 kasus, naik 350 persen dari tahun sebelumnya. Dari jumlah kasus dan jenis pelanggaran maka tidak berlebihan jika dikatakan Indonesia sedang darurat kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dapat terjadi bukan hanya karena ada peluang, tetapi juga akibat cara berpikir yang masih dipengaruhi budaya patriarki dan relasi kuasa. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan terhadap perempuan. Sedangkan relasi kuasa menempatkan orang lain sebagai sub ordinasi atas kekuasaan tertentu.

Oleh karena itu, adalah dipandang perlu dan penting untuk memiliki peraturan setingkat undang-undang untuk mengatasi, atau setidaknya mengurangi, kasus kekerasan seksual. Dan sejak tahun 2012 Komnas Perempuan telah menginisiasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, di mana pada tahun 2016 DPR memasukkan RUU ini ke dalam Prolegnas nasional. Hanya saja, nasib pembahasannya tidak menentu, bahkan pernah dikeluarkan dari Prolegnas nasional. Meskipun pada akhirnya kembali dimasukkan ke dalam Prolegnas nasional (2021), proses pembahasan sepertinya akan memakan waktu lama, mengingat masih ada resistensi baik dari anggota dewan maupun kelompok di masyarakat.

Perkembangan terkini, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berubah nama menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perubahan ini tentunya tidak terlepas dari motif politik anggota dewan, namun meskipun begitu adalah penting untuk segera mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang definitif.

Berangkat dari hal ini, JKLPK telah mengirimkan surat dukungan dan pengesahan secepatnya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada pimpinan DPR. JKLPK meminta agar pimpinan DPR memasukkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai salah satu agenda di sidang paripunarna berikutnya agar bisa segera disahkan menjadi RUU inisiatif dari DPR. Dengan begitu, pembahasan RUU ini bisa selangkah lebih maju. Langkah JKLPK ini turut didukung oleh 23 partisipan, 3 region, dan 8 individu yang juga membuat surat dukungan serupa. Kesemua surat  ini telah dikirim langsung ke Sekretariat DPR pada hari Kamis, 23 Desember 2021.

IKUTI MEDIA SOSIAL JKLPK INDONESIA

Designed & Developed by Rivcore Corporation