Dari Alor untuk Kemanusiaan

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Mei tahun lalu, terlepas dari beberapa kritik yang menyertainya, bisa dikatakan sebagai upaya serius pemerintah untuk melindungi setiap warga negara. Merujuk catatan tahunan Komnas Perempuan, tahun 2022 tercatat 339.782 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang berasal dari temuan Komnas Perempuan, Badan Peradilan Agama, dan Lembaga Layanan[1]. Jumlah sesungguhnya bisa jadi lebih banyak. Karena itu, peran negara harus dikawal dan didukung oleh masyarakat. Mengawal dalam arti memastikan peraturan, tidak hanyak UU TPKS, dapat dipahami dan diimplementasikan dengan tepat oleh aparatur negara, termasuk aparatur penegak hukum seperti kepolisian, hakim, dan jaksa. Pula mengawal agar peraturan pendukung sejalan dengan roh peraturan induknya. Misalnya, UU TPKS yang mengamanatkan pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden.

JKLPK sebagai lembaga jaringan yang memiliki partisipan di isu perempuan, sedikit banyaknya turut terlibat dalam kerja-kerja advokasi pengesahan RUU TPKS. Misalnya, pada Desember 2021 sebanyak 14 LPK dari sembilan region mengirim surat, melalui Sekretariat Nasional, kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kerja-kerja advokasi ini perlu dilanjutkan, dan di sini peran penting partisipan JKLPK untuk terlibat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, dan juga anak-anak.

Tentu saja, dalam prosesnya tidak mudah. Kerja-kerja advokasi di lapangan oleh partisipan membutuhkan daya dan energi yang besar. Kecakapan dan keterampilan beradvokasi perlu terus ditingkatan. Dalam konteks ini, Suara Perempuan Alor dari Region Nusa Tenggara Timur merasa perlu untuk memperkuat kemampuan lembaganya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Menurut Suara Perempuan Alor, kasus kekerasan seksual di Alor cukup tinggi namun upaya pencegahan dan penanganannya belum maksimal. Salah satu contoh kasus yang menyita perhatian publik adalah kekerasan seksual yang dilakukan vikaris (calon pendeta) terhadap belasan jemaat perempuan. Kasus ini menunjukkan pelaku bisa berasal dari mana saja, bahkan oleh orang terdekat yang seharusnya memberikan perlindungan. Kekerasan perempuan oleh calon pendeta tersebut menunjukkan masih kuatnya pengaruh relasi kuasa. Kasus ini bisa terungkap dan disorot media nasional karena pelakunya berasal dari institusi keagamaan. Bisa jadi banyak kasus yang tidak muncul karena luput dari jangkauan pemerintah dan masyarakat. Atau, telah diketahui namun diselesaikan secara damai dengan menggunakan pendekatan budaya atau kekerabatan. Penyelesaian seperti ini adalah semu belaka, karena si korban akan mendapatkan penderitaan berlapis. Menjadi korban kekerasan dan mengalami trauma berkepanjangan.

Suara Perempuan Alor, yang baru saja ditetapkan menjadi partisipan JKLPK pada Konsultasi Nasional XIV Mei lalu di Malang, Jawa Timur, sebelumnya merupakan komunitas peduli kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) yang berdiri sejak 2021. Kemudian, pada 21 Januari 2022, berubah menjadi Suara Perempuan Alor. Pendirian mereka tidak terlepas dari peranan lembaga CD Bethesda dan juga Yayasan Sanggar Suara Perempuan.

Organisasi yang masih belia ini memiliki visi terciptanya kesetaraan dan keadilan gender secara profesional dan konsisten. Untuk itu, mereka memiliki misi pendampingan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Misi berikutnya adalah meningkatkan kapasitas anggota untuk membela dan memperjuangkan hak perempuan dan anak.

Dalam rangka penguatan kapasitas lembaga, JKLPK menjembatani Suara Perempuan Alor dengan Yayasan Yekti Angudi Piadeging Hukum Indonesia (Yaphi) dari Region Jawa Tengah-DIY. Yaphi sendiri merupakan partisipan JKLPK yang telah lama dikenal aktif melakukan kerja-kerja advokasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak baik secara litigasi maupun non-litigasi. Yaphi juga salah satu inisiator terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di kota Surakarta.

Langkah awal adalah mengadakan diskusi seputar isu kekerasan terhadap perempuan melalui aplikasi Zoom. Kemudian, untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan Suara Perempuan Alor melakukan belajar langsung ke Yaphi sejak 18 September sampai 2 Oktober 2023. Dalam hal ini diwakili oleh dua orang staf, yaitu Desi Wabang dan Amelia Maure.

Materi belajar antara lain tentang perdamaian diri, konsep dasar hak asasi manusia dan gender, hak-hak dasar anak, regulasi perlindungan perempuan dan anak, hak-hak korban kekerasan, prinsip-prinsip pendampingan, teknik pendampingan, pemetaan stakeholder, teknik advokasi, pembuatan code of conduct. Tidak hanya belajar bersama di kelas, kegiatan lain adalah kunjungan ke lapangan seperti ke paguyuban Sehati (mitra jaringan), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindunga Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Surakarta, kepolisian, kunjungan kepada korban, kunjungan ke komunitas dampingan.

Pada materi pemetaan stakeholder, peserta berkesempatan berkunjung ke UPTD PPA Surakarta. Memperluas jaringan dengan berbagai stakeholder sangat penting sebagai bagian dari kerja-kerja advokasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Bekerja sendiri adalah tidak mungkin mengingat segala keterbatasan sumber daya. Pada kesempatan ini Suara Perempuan Alor mendapatkan pengalaman dari UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

UPTD PPA Surakarta terbentuk pada 2017, di mana sebelumnya bernama UPT pelayanan terpadu perempuan dan anak Surakarta. Sejauh ini, UPTD PPA memiliki enam layanan, yaitu pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. UPTD PPA menyadari bahwa kasus kekerasan seksual tidak bisa ditangani mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka membuat MoU dengan OPD dan organisasi masyarakat sipil, termasuk dengan Yaphi. Pembuatan MoU diikuti dengan perjanjian kerja sama per OPD/organisasi masyarakat sipil.

MoU UPTD PPA Surakarta dengan organisasi masyarakat sipil merupakan bentuk strategi jejaring dalam mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan seksual. Kedua belah pihak dapat saling membantu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. UPTD dan OMS, dalam merespon pengaduan, melakukan assessment lalu ketika ditemukan kendala atau keterbatasan kapasitas dapat merujuk ke salah satu pihak. Misalnya, UPTD dapat meminta organisasi masyarakat sipil dalam memberikan layanan hukum. Atau sebaliknya, organisasi masyarakat sipil dapat meminta UPTD mendukung operasional kasus yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak kecil. Misalnya korban kekerasan seksual yang membutuhkan visum, maka dengan MoU dapat dirujuk ke dinas terkait agar korban segera divisum dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Dengan kata lain, tujuan utama MoU adalah agar hak-hak korban dapat terpenuhi.

Pengalaman Yaphi yang berjejaring dengan UPTD PPA Surakarta memberi semangat kepada peserta dari Suara Perempuan Alor. Setibanya di Alor, mereka akan memberikan rekomendasi kepada lembaga untuk terlibat dalam advokasi pembentukan UPTD PPA mengingat lembaga ini belum terbentuk di Alor. Tentunya juga dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil lainnya di Alor, sehingga kerja-kerja kemanusiaan membela korban kekerasan seksual dapat tertangani lebih baik. Semoga.

IKUTI MEDIA SOSIAL JKLPK INDONESIA

Designed & Developed by Rivcore Corporation