Press Release Advokasi Hak Hak Penyandang Disabilitas

Press Release:

ADVOKASI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Salam Inklusi…!!!

Pada tanggal 25 hingga 27 November 2019, Forum Peduli Penyandang Disabilitas Sumatera Utara (FPPDSU) dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, telah melakukan sebuah pertemuan yang membahas tentang upaya advokasi hak-hak penyandang disabilitas di Sumatera Utara. FPPDSU adalah forum gereja-gereja anggota United Evangelical Mission (UEM) yang terdiri dari enam denominasi gereja (HKBP, HKI, GKPS, GBKP, GKPPD dan GKPI) yang tersebar di sepuluh kabupaten dan dua kota (Tapanuli Utara, Toba Samosir, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Simalungun, Karo, Deli Serdang, Pakpak Barat, serta kota Sibolga dan kota Pematangsiantar) di Sumatera Utara. FPPDSU merupakan bidang pelayanan berbasis Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) dan yayasan-yayasan pendidikan berbasis panti, yang melakukan upaya-upaya advokasi untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, kesehatan, sosial politik, aksesibilitas, pengembangan ekonomi, ketrampilan, bina karya serta ketenagakerjaan di Sumatera Utara. Hingga saat ini ada 1.547 orang dampingan aktif (penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik) dari 1,1 juta penyandang disabilitas di Sumut yang dilayani oleh FPPDSU yang tersebar di delapan lembaga layanan, yakni RBM GKPS, RBM GKPPD, PK Hephata, RBM PK Hephata, RBM Alpa Omega-GBKP, Yapentra-GKPI, Permata Diakoni-HKBP, dan YKPD alpha Omega-GBKP. Adapun layanan-layanan yang dilakukan adalah:

1. Pengasuhan berbasis panti.

2. Bidang pendidikan dan ketrampilan – pendidikan dan pelatihan baik formal dan non-formal untuk meningkatkan potensi sumberdaya dari para penyandang disabilitas.

3. Bidang kesehatan - membantu mengakses Kartu Identitas, BPJS, ataupun KIS.

4. Melakukan pelatihan pengembangan ekonomi sesuai kemampuan dan jenis disabilitasnya.

5. Perekrutan relawan dari pihak keluarga, akademisi, praktisi, pihak swasta dan lapisan masyarakat lainnya.

6. Pendataan penyandang disabilitas untuk mengetahui jumlah dan jenis kebutuhan penyadang disabiltas.

7. Advokasi hak-hak penyandang disabilitas kepada berbagai pemangku kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

8. Penyaluran alat-alat bantu untuk meminimalisir hambatan penyandang disabilitas.

9. Mendorong para penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan kerja.

10. Melakukan pendampingan terapi dan operasi kepada penyandang disabilitas.

Di tengah minimnya sumber daya dan sumber dana yang ada, anggota-anggota FPPDSU melakukan pertemuan koordinasi yang diharapkan dapat menghasilkan sebuah kolaborasi yang lebih kuat baik secara lokal, nasional, dan internasional dalam bentuk strategi dan pengembangan jaringan kerja. Di dalam pertemuan tersebut, telah tercatat sejumlah fakta dan juga hambatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemahaman, penerimaan, dan perlakuan masyarakat, baik dari keluarga sebagai lembaga terkecil di dalamnya hingga tataran pemerintah, secara umum masih sangat diskriminatif terhadap para penyandan disabilitas.

2. Bahwa belum semua aparat pemerintah daerah telah betul-betul memahami tentang isi dan amanat dari UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan kata lain, sosialisasi tentang undang- undang ini masih belum dilakukan dengan baik.

3. Bahwa pelayanan publik untuk para penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Utara masih belum memenuhi amanat UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

4. Bahwa prolegda maupun peraturan daerah terkait dengan penyandang disabilitas di sembilan kabupaten dan dua kota madya dampingan FPPDSU masih belum diadakan. Bahwa meskipun Perda Disabilitas telah dibuat di Kabupaten Deliserdang, pelaksanaannya belum bisa efektif.

5. Bahwa paradigma pembangunan yang iklusif dan ramah disabilitas masih belum terbangun kuat, baik di kalangan pemerintah daerah eksekutif dan legislatif, maupun dalam berbagai pemangku kebijakan yang ada di Sumatera Utara seperti lembaga-lembaga agama, tokoh masyarakat dan pihak swasta.

6. Bahwa belum ada strategi kolaboratif antara lembaga-lembaga pemerhati dan pelayan penyandang disabilitas dari berbagai pemangku kepentingan dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

7. Periodisasi kepemimpinan serta sistem birokrasi pemerintah yang rumit dan berjenjang menghambat keberlanjutan implementasi program.

8. Bahwa akses pendidikan di semua jenjang dan tenaga kependidikan yang memiliki perspektif disabilitas masih sangat minim ditemui di Sumatera Utara, baik secara kuantitas dan kualitas.

Untuk itulah FPPDSU dengan dokumen ini menyerukan kepada pemerintah untuk:

1. Secara aktif berkolaborasi dengan FPPDSU dan lembaga-lembaga layanan di dalamnya, serta berbagai pemangku kebijakan lain untuk membangun pemahaman, penerimaan, dan perlakuan masyarakat terhadap para penyandang disabilitas menuju pembangunan inklusif di tahun 2020.

2. Memastikan semua orang di jajaran pemerintahan, baik yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan bagi para penyandang diabilitas maupun tidak, untuk bisa memahami baik isi maupun amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara serius mengembangkan penyediaan fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang sama untuk para penyandan disabilitas.

4. Pemerintah secara aktif berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerhati, pelayan penyandang disabilitas, dan berbagai pemangku kebijakan yang lain seperti lembaga-lembaga agama, tokoh masyarakat dan pihak swasta untuk membentuk strategi dan produk-produk hukum yang pro penyandang disabilitas, melaksanakan strategi, dan membangun lingkungan masyarakat yang kondusif bagi pengupayaan pembangunan inklusif 2020.

5. Mempercepat dan menciptakan sistem birokrasi yang efektif dan transparan untuk mendukung keberlanjutan implementasi program.

6. Membuka kesempatan pendidikan di semua jenjang bagi para penyandang disabilitas dan mendorong munculnya tenaga-tenaga pengajar yang memiliki perspektif disabilitas.

FPPDSU berkolaborasi dengan JKLPK Region Sumatera Utara, Yayasan Karya Murni, Harapan Jaya, NPC Sumatera Utara, sudah pernah melakukan audiensi kepada komisi E DPRD Sumatera Utara pada tanggal 4 Oktober 2018. Audiensi itu dilakukan sebagai upaya penerbitan peraturan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas di Sumatera Utara. Bahkan sebagai tindak lanjut dari audiensi saat itu, sebagaimana diminta oleh ketua Komisi E DPRD, FPPDSU dan jejaring yang lain telah mengirimkan draft peraturan daerah kepada Komisi E DPRD. Informasi yang didapatkan setelahnya adalah bahwa draft tersebut telah dimasukkan dalam Prolegda 2018, akan tetapi bahkan hingga tahun 2019 hampir berakhir, Prolegda itu masih belum juga terealiasi (sebagaimana disebutkan dalam fakta nomor 4). Meski demikian, FPPDSU tetap berkomitmen dan konsisten dalam mengawal hak-hak penyandang disabilitas sesuai amanat UU No 8 tahun 2016 untuk tetap memperjuangkan diterbitkannya peraturan daerah tentang hak– hak penyandang disabilitas. FPPDSU sangat berharap pihak eksekutif dan legislatif memberikan respon cepat dan positif terhadap aspirasi FPPDSU. Bahkan tidak hanya kedua pihak tersebut, tentunnya kami juga sangat mengharapakan partisipasi semua pihak baik dukungan lembaga agama, masyarakat, pihak swasta, media, dan individu.

Medan, 28 November 2019

Forum Peduli Penyandang Disabilitas Sumatera Utara

Nara Hubung:

Bapak Arjuna Perangin-angin (0812 6434 3329)

Bapak Terus Mehuli Sembiring (0813 7572 2649)

Teguh Tarigan (0813 6170 3924)