Press release INFID : COVID 19

Press release INFID : COVID 19

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) | www.infid.org

Negara harus Hadir:  
Kecukupan, Kecepatan dan Ketepatan membatasi dampak COVID 19
Siaran Pers INFID | 20 Maret 2020

Hari  –  hari  ini,  Indonesia  sedang  dilanda  krisis  kesehatan  COVID  19, dan mungkin akan 
memasuki krisis ekonomi  dan krisis sosial, jika pemerintah terlambat dan keliru dalam kebijakan 
dan penanganannya.  Untuk mencegah dan  membatasi  krisis kesehatan, Presiden Jokowi dan 
seluruh  jajaran  pemerintah  Indonesia  perlu  segera  melakukan  pendekatan  Negara  Hadir. 
Pendekatan Negara hadir tidak lain ditandai  oleh 3 hal: Kecukupan, Kecepatan dan  Ketepatan 
tindakan dan kebijakan.

Kecukupan  artinya  pemerintah  perlu  mengerahkan  seluruh kemampuan  dan  upaya termasuk 
melalui  kebijakan  fiskal,  kebijakan  kesehatan  komprehensif,  pendataan  dan  informasi  publik. 
Kecukupan  akan  terlihat  dari  jumlah  dan  ketersediaan  alat  testing  dan  sarana  karantina. 
Kecepatan  artinya  kebijakan  dan  tindakan  pemerintah  tidak  boleh  menunggu  (sampai  jumlah 
terinfeksi  atau  jumlah  meninggal  menjadi  banyak/tinggi),  tetapi  harus  dengan  sikap  antisipasi 
dan  looking forward.  Indikatornya adalah sejauh mana penyemprotan dan pembersihan sudah 
dilakukan, baik di tempat kerja dan di tempat tinggal. Ketepatan artinya harus berdasaran buktibukti yang ada,  baik berdasarkan pedoman WHO maupun pengalaman negara  –  negara  lain.
Indonesia juga perlu melakukan  benchmarking  dengan negara –  negara lain, untuk mampu dan 
agar lebih berhasil.

Penyebaran virus corona  dan korban meninggal  di Indonesia terus merangkak naik. Dari 
yang awalnya 2 orang  terinfeksi  pada laporan kasus pertama  (2 Maret), kemudian menjadi 309 
orang  (per  20  Maret). Dari 309 kasus  terinfeksi  Covid-19,  31  orang meninggal dan 15 lainnya 
sembuh.  Dengan angka tersebut, Indonesia merupakan negara dengan kasus kematian akibat 
COVID-19 tertinggi kedua  di Asia Tenggara, dengan  tingkat kematian (Case Fatality Rate/CFR) 
mencapai 8,4% (masuk dalam 10 besar yang tertinggi di dunia per  20  Maret). Adapun  jumlah 
orang yang telah mampu diperiksa yaitu 1.898 orang (data Kemenkes, 20 Maret 2020).

Belum selesai sampai di  sana, pemerintah Indonesia harus lebih waspada dengan jumlah 
penderita  yang  layaknya  fenomena  gunung  es
.  Menurut  situs  worldometers.info, 
pertumbuhan  kasus  Coronavirus  di  China  terbukti  terjadi  dengan  kenaikan  drastis.  Dari  571 
kasus di 22 Januari, kemudian menjadi  44.653 kasus di tanggal 11 Februari (dalam kurun 20 
hari, kasus di China berlipat menjadi hingga 44 ribu kasus). Untuk  itu, apabila model prediksi 
yang  sama  diberlakukan  di  Indonesia,  menjelang  bulan  puasa,  COVID-19  diperkirakan  akan 
menginfeksi lebih dari 1 juta orang di Indonesia (1.281.469 orang).  

Hal  ini  tentu  menimbulkan  keresahan  mengenai  kecukupan  kapasitas  infrastruktur  dan 
tenaga  medis  Indonesia
. Menurut situs berita Kumparan, bahkan jumlah  bed ratio  Indonesia 
hanya 1,2:1000 pasien. Selain itu, terbatasnya Unit Perawatan Intensif (ICU) dan  ventilator di 
Indonesia  juga  patut  diperhatikan  mengingat  sekitar  20%  kasus  infeksi  Covid-19  memerlukan 
rawat inap, 5% kasus membutuhkan ruang ICU, dan sekitar 2,5% membutuhkan bantuan yang 
sangat intensif, dengan item seperti ventilator atau ECMO (oksigenasi ekstra-korporeal).

Presiden  Jokowi  meskipun  dinilai  terlambat,  kemudian  menandatangani  Keputusan 
Presiden  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19

yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Sebagai  ketua  pelaksana 
gugus tugas penangangan Covid-19, ditunjuk langung kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB). 

Presiden  Joko  Widodo  juga  memerintahkan  tim  satuan  gugus  tugas  COVID-19  agar 
segera melakukan tes massal atau  rapid test  dengan cakupan yang luas.
Tes ini  terbukti 
efektif menekan penyebaran virus Corona seperti prakteknya di Korea Selatan  dan China  yang 
kini dalam  keadaan  terkendali. Akan tetapi kapan atau  kecepatan tindakan tes massal ini akan 
dilakukan masih belum terkonfirmasi waktunya. 

Saat  ini  tes  yang  tersedia  masih  terbatas  untuk  Orang  Dengan  Pengawasan  (ODP)  dan 
Pasien  Dalam  Pengawasan  (PDP),  serta  berbayar  bagi  mereka  di  luar  kelompok  tersebut. 
Sangat  sedikit  akses  pengecekan  kesehatan  yang  bisa  dilakukan  secara  gratis.  Biaya  yang 
harus  dikeluarkan  untuk  melakukan  sekali  tes  COVID-19  pun  tidak  sedikit,  berkisar  dari  Rp 
1.500.000,-  hingga  Rp  2.700.000,-. Hal tersebut tentu mempertajam ketimpangan di Indonesia 
dalam hal akses kesehatan dan dapat menghambat laju informasi tentang penyebaran COVID-19.

Akses  informasi  tentang  COVID-19  juga  masih  sulit  untuk  didapatkan.  Belum  ada  metode  pencatatan  yang  terkoordinir  dengan baik  dalam  mencatat  perkembangan  perluasan geografis  dari virus  yang  dapat diakses  mudah
oleh  masyarakat.  Informasi  tentang  akses kesehatan  yang  dapat  digunakan  pun  belum tersebar  dengan  baik,  terutama  kepada penyandang  disabilitas.  Demikian  pula  akses dukungan  dan  paparan/terinfeksi  virus  corona bagi  tenaga  kesehatan  juga  belum  terbuka. Bantuan  untuk  baju  hazardous  materials, masker yang memadai, dan lainnya bagi tenaga 
kesehatan juga merupakan prioritas utama. 

Menteri  Keuangan  juga  telah  mengeluarkan Surat  Edaran  Menteri  Keuangan  No.6/2020 untuk  mitigasi  corona,  yang  memberikan pedoman  bagaimana  melakukan  perubahan kegiatan  dan  re-alokasi  kegiatan  untuk percepatan penanggulangan  COVID-19.  Sri Mulyani  mengatakan  "akan  ada  realokasi anggaran  kementerian  lembaga  sebesar  5-10 
triliun  yang  bisa  digunakan  untuk  penanganan dan dampak dari COVID-19”.

Realokasi  anggaran  tersebut  hendaknya menekankan  perlindungan,  partisipasi  dan manfaat bagi pekerja ketimbang memberikan insentif  bagi  perusahaan.  Untuk  melindungi pekerja  dan  perusahaan  terdampak  corona, 
insentif  harus  dikondisikan  untuk  melarang pengurangan  upah,  tidak  melanggar  perjanjian kerja  yang ada, maupun  tuntutan  konsekuensi tambahan  kerja  (waktu  maupun  beban  kerja).  Dalam  hal  ini  insentif  maupun  stimulus  benar memasukkan  perlindungan  bagi  pekerja,  dan  ada  preseden  untuk  melindungi  pekerja  ketika perusahaan dibantu dengan uang publik.

Namun, keselarasan  kebijakan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  masih  menjadi tantangan.  Apabila  lock  down  memiliki  risiko  tinggi  mengingat  Indonesia  adalah  negara berkembang,  maka  setidaknya  pemerintah  pusat  dan  daerah  penting  untuk  menemukan  pola kordinasi dan area penanganan pusat daerah. Memperbanyak tempat dan fasilitas  testing  yang bisa  diakses  warga  dengan  cepat  dan  mudah  adalah  langkah  penting.  

Selain  itu,  social distancing perlu dikawal lebih kuat mengingat sifat penyebaran virus yang cepat dan masif.
Untuk membatasi perluasan virus,  dan mencegah dampak sosial ekonomi yang dapat menjadi tidak  terkendali, kami    International  NGO  Forum  on  Indonesian  Development  (INFID) 
mendesak dan mengusulkan Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintah RI untuk:

1.  Pemerintah wajib memperluas dan menambah  pendanaan  untuk rumah sakit pemerintah, rumah  sakit  swasta  dan  puskemas  untuk penyediaan alat-alat  testing.  Sehingga semua  warga  yang  hendak  melakukan testing  dapat  mudah  menjalaninya.Terutama  dan  dimulai  dari  DKI  Jakarta dan 10 kota besar lainnya.
2.  Menyiapkan  emergency  fund  danbekerjasama  dengan  Pemerintah  Daerah se-Indonesia,  khususnya  di  kota-kota 
besar  untuk  memperbanyak  fasilitas isolasi dan karantina
3.  Menyiapkan emergency fund dan bekerjasama  dengan  Pemerintah Daerah untuk  penyemprotan dan pembersihan ruang publik dan fasilitas umum. Termasuk menggerakan kelurahan kepala desa  dan  RT  RW  untuk melakukan penyemprotan dan pembersihan massal/disinfektan.

4.  Segera  dalam  Maret  atau  awal  April  ini melansir  skema Tunjangan  Kehilangan Pekerjaan  bagi  pekerja  dan  karyawan yang  terkena  dampak  pelemahan ekonomi dari virus corona

5.  Segera dalam bulan Maret atau awal April ini  melansir  paket  stimulus  ekonomi kepada  sektor  industri  yang  terdampak baik  dalam  bentuk  pinjaman  lunak maupun dalam bentuk hibah.
6.  Membangun sistem  informasi yang akurat, terkoordinasi dengan baik dan transparan untuk semua orang. Guna mencegah berita palsu, dan sejenisnya.
7.  Memastikan, dan menjamin pelayanan tanpa diskriminasi  kepada hak  aksesibilitas untuk komunitas diffable/penyandang disabilitas.

Bona Tua (Program Officer SDG INFID), menyatakan: “Pemerintah penting untuk meningkatkan 
jumlah sarana dan prasarana serta  fasilitas kesehatan bagi orang yang terinfeksi,  Orang Dalam 
Pemantauan  (ODP),  Pasien  Dengan  Pengawasan  (PDP)  dan  suspek.  Peningkatan  jumlah 
tempat  testing, jumlah dan  kapasitas isolasi di rumah sakit dan fasilitas alat kesehatan adalah 
langkah  nomor  satu.  Hal  ini  agar  masyarakat  merasakan  rasa  aman,  dan  jaminan  kesehatan 
warga  dipenuhi  oleh  pemerintah.  Tidak  hanya  pada  kondisi  normal,  melainkan  pada  kondisi 
kebencanaan nonalam secara nasional.”

Sugeng  Bahagijo  (Direktur  Eksekutif  INFID),  menyatakan:  “Pemerintah  perlu  merubah  target 
dari  tindakan  sepotong-sepotong  menjadi  tindakan  untuk  pengendalian  efektif.  Dari  kebijakan 
minimalis  menjadi  kebijakan  optimum  optimarum.  Caranya  adalah  negara  hadir  dengan 
berbagai skema dan tindakan.  Tes corona secara masif harus cepat dilakukan.  Indonesia bisa 
belajar  dari  Korea  Selatan  soal  layanan  tes  virus  Corona  yang  bisa  dilakukan  secara  mudah 
seperti drive-thru.  Selain itu skema Tunjangan Pengangguran bagi pekerja dan karyawan, serta 
paket stimulus ekonomi kepada sektor industri yang terdampak  segera dilansir untuk mencegah 
krisis  kesehatan  meluas  dan  berlanjut  menjadi 
menjadi krisis ekonomi dan sosial. “

Narahubung : 
1.  Bona Tua | bona@infid.org | 
0812.9641.4142
2.  Denisa | denisa@infid.org | 
0822.3135.7435