free html hit counter

Diskusi Daring Region Sumatera Utara

Diskusi Daring Region Sumatera Utara

Kamis, 19 November 2020, JKLPK Region Sumatera Utara mengadakan diskusi daring. Ada dua agenda diskusi. Pertama, brainstorming kebijakan pemerintah tentang food estate di Sumatera Utara yang dibawakan oleh Juniati Aritonang dari Bakumsu. Kedua, sharing kerja-kerja partisipan. Terkait food estate, kebijakan ini diragukan mampu meningkatkan pasokan pangan dan kesejahteraan petani. Berkaca pada kebijakan terdahulu seperti lahan satu juta gambut di Kalimantan yang pada akhirnya menemui kegagalan, rencana food estate dibayangi hal serupa.Belum lagi dampak kebijakan ini terhadap lingkungan dan kesejahteraan petani.

Pokja JKLPK, Suryati Simanjuntak, mengatakan program food estate menjadi ancaman baru bagi petani dan masyarakat lokal (adat), seperti meningkatnya konflik pertanahan. Sejauh ini banyak kasus pertanahan belum terselesaikan karena konflik kepentingan izin. Karena itu, kehadiran food estate akan semakin memperkeruh tumpang tindih kepentingan izin antara klaim kawasan hutan milik negara, konsensi pertambangan, TORA, dan food estate.Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah akan membuka lahan untuk food estate seluas 30.000 hektare yang tersebar di empat kabupaten, yaitu Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Pakpak Bharat. Presiden Jokowi sendiri telah meninjau langsung ke Desa Ria-Ria, Humbang Hasundutan pada 27 Oktober lalu.

Dari sharing partisipan ada beberapa isu penting yang menjadi perhatian region. Pertama, dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih tentang advokasi lingkungan, tepatnya tentang industri tambang milik PT DPM yang keberadaannya diduga berpotensi merusak lingkungan dan mencerabut hak hidup petani. Kedua, dari Yayasan Petrasa yang sedang melakukan advokasi terhadap PT Gruti di mana konsensi perusahaan tersebut diduga berada di area hutan lindung dan lahan masyarakat. Salah satu advokasinya adalah meminta klarifikasi ke kepolisian setempat karena adanya kriminalisasi terhadap petani yang dituduh melakukan pembalakan hutan, jual beli tanah, dan menghalangi kegiatan pabrik. Selain itu, tentang advokasi UU Desa, Petrasa melakukan peningkatan kapasitas perangkat desa (BPD dan Kepala Desa) dan, bersama JAMSU, melakukan pelatihan tentang pembentukan BUMDes.

Ketiga, dari Yayasan Ate Keleng (YAK). Saat ini masih melakukan advokasi korban gunung Sinabung di mana belum semua korban mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Selain itu melakukan penguatan kapasitas kepada calon pemimpin daerah terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember mendatang. YAK memberi penguatan tentang pentingnya penyelesaian hak-hak korban Sinabung dan pembentukan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas.Keempat, advokasi hak penyandang disabilitas dari Yayasan Yapentra. Di mana rencana penyusunan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas di Kabupaten Deli Serdang masih menemui kebuntuan. Salah satu kendalanya adalah belum terbentuknya forum lembaga penyandang disabilitas yang dapat mendorong terbentuknya peraturan daerah.Kelima, dari GBKP Alpa Omegabersama Forum disabilitas dibawah UEM yang akan melakukan workshop peringatan hari disabilitas internasional pada 26-28 November 2020. Tema workshop adalah menciptakan gereja dan masyarakat yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Rencana tindak lanjut dalam waktu dekat adalah mengadakan diskusi mendalam tentang food estate dan advokasi bersama tentang PT DPM dan PT Gruti.