free html hit counter

Sebuah Catatan Perjalanan Sepanjang 2020 dan Prediksi Tahun 2021

Potret Pelaksanaan Kebijakan Negara di Isu Lingkungan : Sebuah Catatan Perjalanan Sepanjang 2020 dan Prediksi Tahun 2021

Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup mengejutkan berbagai kalangan di belahan dunia termasuk di Indonesia. Kehadiran pandemi covid-19 telah banyak mengubah dan mempengaruhi  berbagai lini kehidupan. Tak terkecuali berdampak bagidua sektor industri besar di Indonesia yaitu sektor perkebunan sawit dan tambang.

Ditengah kondisi keprihatinan akibat pandemi, DPR RI bersama dengan pemerintah bersepakat untuk mengeluarkan kebijakan baru berupa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kebijakan ini banyak mendapatkan kritik dan pertentangan dari berbagai kalangan karena dinilai sangat mendukung investasi tanpa memperhatikan bahkan cendrung mengabaikan hak-hak masyarakat kecil.

Di sektor sawit, fakta lapangan menunjukkan buruh sawit bekerja sebagai buruh kontrak dan buruh harian lepas selama bertahun-tahun. Dengan disahkan UU ini, buruh sawit berpotensi bekerja sebagai buruh kontrak bertahun-tahun tanpa ada kepastian status kerja, upah dan jaminan sosial. RUU Cipta Kerja dikhawatirkan akan mengganggu cita-cita kedaulatan pangan Indonesia, terutama dengan penghapusan kata ‘mengutamakan’ dalam pernyataan pemerintah untuk memprioritaskan produksi dalam negeri sebagai sumber pangan nasional.

Undang-undang Cipta Kerja tentu mempengaruhi sejumlah kebijakan yang sudah terbit lebih dahulu, salah satunya Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.Terlebih dua tahun pasca diterbitkan, pelaksanakan kebijakan ini dinilai belum begitu memuaskan karena belum adanya capaian-capaian yang signifikan dalam implementasinya.  Sehingga cita-cita perbaikan tata kelola sawit di Indonesia melalui kebijakan ini akan sangat sulit tercapai.

Disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja justru membuat proses perbaikan tata kelola sawit itu menjadi runyam. Secara tiba-tiba UU Cipta Kerja menerobos proses perbaikan yang sedang berjalan dengan menawarkan model penyelesaian 'berbau' pemutihan. Model penyelesaian gaya UU Cipta Kerja ini memendam potensi untuk penyelesaian, ada potensi perizinan diabaikan, tidak transparan serta berujung pada kerugian publik dan keuntungan segelintir kelompok saja

Sementara itu kebijakan di sektor tambang, pada Mei 2020 lalu DPR telah resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) atau yang sering dikenal UU Minerba. Sejumlah poin yang diatur dalam revisi ini diantaranya kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga pengaturan yang diklaim untuk memperkuat badan usaha milik negara (BUMN). UU ini ditentang oleh sejumlah pihak, karena proses pembahasannya tidak melibatkan unsur masyarakat padahal dampak yang dirasakan akibat usaha pertambang berdampakng langsung bagi masyarakat.UU ini dinilai tidak mementingkan masyarakat, hanya mengakomodir kebutuhan pengusaha semata.

Fakta di lapangan, kegiatan industri ekstraktif pertambangan masih berlangsung di beberapa daerah. Misalnya, di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Dairi, di mana kehadiran PT Dairi Prima Mineral (DPM) mendapat penolakan dari masyarakat. PT DPM merupakan proyek pertambangan Seng dan Timbal dengan wilayah konsesi tambang seluas 27.420 hektar yang di dalamnya merupakan kawasan Hutan Lindung: 16.050 hektar.PT DPM mendapatkan penolakan dari masyarakat karena keberadaannya berpotensi merusak lingkungan dan mencerabut sumber penghidupan masyarakat yang pada umumnya bertani dan berkebun. Masyarakat dan alam selama ini hidup berdampingan dengan harmonis. Alam menyediakan kehidupan bagi masyarakat dan sebaliknya masyarakat menjaga dan melindungi alam dari kerusakan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kamiJaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Sawit Watch bermaksud membuat sebuah diskusi daring yang mengangkat tema “Potret Pelaksanaan Kebijakan Negara di Isu Lingkungan : Sebuah Catatan Perjalanan Sepanjang 2020 dan Prediksi Tahun 2021”.

Tujuan

  1. Memberikan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan negara di isu lingkungan khususnya sektor sawit dan tambang
  2. Memberikan informasi mengenai perkembangan dan catatan industri perkebunan sawit dan tambang di Indonesia selama Tahun 2020.
  3. Memberikan gambaran proyeksi dan tantangan pelaksanakan industri perkebunan sawit dan tambang di Indonesia Tahun 2021.

Hasil yang diharapkan

  1. Adanya informasi mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan negara di isu lingkungan khususnya sektor sawit dan tambang
  2. Adanya informasi mengenai perkembangan dan catatan industri perkebunan sawit dan tambang di Indonesia selama Tahun 2020.
  3. Adanya gambaran proyeksi dan tantangan pelaksanakan industri perkebunan sawit dan tambang di Indonesia Tahun 2021.

Waktu dan Tempat

Kegiatan diskusi ini akan dilakukan secara daring (online) dengan melalui mediaZOOM yang akan dilaksanakan pada Rabu, 30 Desember 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

Narahubung

Untuk informasi kegiatan, dapat menghubungi 

Hadi : 082154574142

Trisna : 085296407889

Narasumber :

  • Pdt. Jimmy Sormin - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)
  • Inda Fatinaware - Direktur Eksekutif Sawit Watch
  • Sarah Naibaho - Direktur Yayasan Diakonia Pelangi Kasih – Partisipan JKLPK Region Sumut

 

Penanggap :

  • Prof. Dr. Ir. Posman Sibuea, MS – Wakil Rektor Universitas Katolik Santo Thomas*
  • Slamet Ariyadi - Anggota Komisi IV DPR-RI

           * dalam konfirmasi

 

Lampiran 1. Rundown Acara

Waktu (WIB)

Nama/Lembaga

Materi

09.55 – 10.00

Pembukaan

Host dan Moderator

10.00 – 10.15

Pdt. Jimmy Sormin

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

Pandangan Lembaga Keumatan Terhadap Kebijakan di Sektor Lingkungan Pada Tahun 2020

10.15 – 10.30

Inda Fatinaware

(Direktur Eksekutif Sawit Watch)

Refleksi Industri Perkebunan Sawit Pada Tahun 2020, Tantangan dan Proyeksi Ke Depan

10.30 – 10.45

Sarah Naibaho

Direktur Yayasan Diakonia Pelangi Kasih – Partisipan JKLPK Region Sumut

Arah Kebijakan Lingkungan Negara : Studi Kasus di Sumatera Utara

10.45 – 11.00

Prof. Dr. Ir. Posman Sibuea, MS *

Wakil Rektor Universitas Katolik Santo Thomas

11.00 – 11.15

Slamet Ariyadi

Anggota Komisi IV DPR-RI

11.15 – 11.45

Tanya – Jawab

11.45 – 12.00

Closing Statement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* dalam konfirmasi