free html hit counter

Wujudkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021

Wujudkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 
di Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat telah mengadakan masa persidangan III tahun sidang 2020-2021 sejak 11 Januari-10 Februari 2021. Salah satu agenda adalah pembahasan dan pengambilan keputusan Prolegnas Perubahan RUU  tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020-2021. Dari sekian banyak RUU yang akan dibahas dan ditetapkan, kami melihat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat perlu ditetapkan menjadi salah satu Prolegnas RUU prioritas setelah sebelumnya RUU ini ditarik dari Prolegnas prioritas pada Juni tahun lalu. 

Adapun pertimbangan perlunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera ditetapkan adalah sebagai berikut:

1.RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah menjadi program prioritas legislasi nasional sejak 2014, namun hingga sekarang tidak kunjung dibahas dan ditetapkan. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan Negara untuk mencegah dan mengatasi kasus kekerasan seksual. Karenanya, dengan dimasukkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Prolegnas prioritas 2021 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang merupakan pertanda atau wujud dari keseriusan Negara dalam upaya penghapusan kekerasan seksual.

2.Indonesia mengalami kondisi darurat kekerasan seksual. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2019, naik enam persen dari tahun sebelumnya, yaitu 406.178 kasus kekerasan.

3.RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan untuk: mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; menindak pelaku; dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

4.RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dirancang untuk memberikan kepentingan terbaik bagi korban, seperti adanya hak atas penanganan, hak atas pelindungan, dan hak atas pemulihan. Korban juga tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau perdata terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya.

5.RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak semata untuk kepentingan perempuan, tetapi juga perlindungan terhadap anak dan disabilitas, serta perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia agar bebas dari kekerasan seksual.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan agar menjadi pertimbangan.   

Para pihak yang turut mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Prolegnas prioritas tahun 2020-2021:

Region:
1. Sumatera Utara
2. Jabotabed
3. Jawa Tengah-DIY
4. Jawa Timur
5. Kalimantan Barat
6. Kalimantan Tengah-Selatan
7. Sulawesi
8. Bali
9. Nusa Tenggara Timur
10. Maluku
11. Papua
12. Papua Barat

Partisipan:
1. Yayasan Pijer Podi (YAPIDI), Sumatera Utara
2. Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK), Sumatera Utara
3. Yayasan Ate Keleng, Sumatera Utara
4. Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Sumatera Utara
5. Yayasan Petrasa, Sumatera Utara
6. Bakumsu, Sumatera Utara
7. Perkumpulan Pondok Pergerakan, Nusa Tenggara Timur
8. Yayasan Tanaoba Lais Manekat (TLM), Nusa Tenggara Timur
9. Perkumpulan CIS Timor, Nusa Tenggara Timur
10. Yayasan Sanggar Suara Perempuan (SSP), Nusa Tenggara Timur
11. Yayasan Matepe, Sulawesi Selatan
12. Yayasan Motivator Pembangunan Masyarakat, Sulawesi Selatan
13. Lembaga Swadaya Kalimantan Barat (LSKM), Kalimantan Barat
14. Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala, Jakarta
15. Yayasan Parapattan, Jakarta
16. Pokja PLP PGI, Jakarta
17. Yayasan Widhya Asih, Bali
18. Yayasan Maha Bhoga Marga, Bali
19. Yayasan Kamma, Papua Barat
20. YKPD GBKP ALPHA OMEGA, Sumatera Utara
21. PENGMAS HKBP, Sumatera Utara
22. HKBP AIDS Ministry (HAM), Sumatera Utara
23. YAPENTRA, Sumatera Utara
24. Pengmas GKKPD, Sumatera Utara
25. Yayasan Hati Nurani Baru, Sumatera Utara

Narahubung:
Trisna Harahap: 0878-7171-0860

 

Narahubung:
Trisna Harahap: 0878-7171-0860