Implementasi BPJS Ketenagakerjaan bagi Lembaga Non-Profit

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengamanatkan program jaminan sosial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan melayani program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Berdasarkan UU, setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Jika tidak, maka terdapat sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik.

Bagi lembaga non-profit,  BPJS Ketenagakerjaan belum maksimal dilakukan. Bagi lembaga yang memiliki sumber pendapatan atau pendanaan yang mapan (established) mungkin tidak menjadi masalah, namun tidak begitu terhadap lembaga non-profit yang mengalami kesulitan pendanaan di tengah-tengah rutinitas menjalankan program lembaganya. Di satu sisi, lembaga ingin taat kepada peraturan, namun di sisi lain lembaga tidak memiliki sumber daya yang cukup.

Berangkat dari hal ini, dan untuk menindaklanjuti diskusi tentang BPJS Ketenagakerjaan beberapa waktu yang lalu, kami dari Sekretariat akan memfasilitasi lembaga Ibu-Bapak jika berkeinginan mendaftar BPJS Ketenagakerjaan atau sekadar untuk mendapatkan informasi lebih jauh. (Narahubung ada di flyer).

Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih.

IKUTI MEDIA SOSIAL JKLPK INDONESIA

Designed & Developed by Rivcore Corporation