Lembaga Pelayanan Kristen di Tahun Politik

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tahun 2023 diidentifikasi sebagai tahun politik. Artinya,  hingar bingar politik akan kental mewarnai kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara menyeluruh. Semua pihak, tidak ada yang terkecuali, akan bersentuhan dengan aktivitas perpolitikan. Persentuhan itu adalah perihal yang sangat penting diamati dan dipengaruhi agar persentuhan yang terlaksana menimbulkan hikmah positif bermanfaat bagi dalam pengelolaan kekuasaan negara ke depan.

Di satu sisi, ada banyak manfaat yang akan diperoleh ketika perpolitikan itu menjadi aktivitas yang dilaksanakan secara sadar oleh seluruh bangsa. Keterlibatan intensif secara sadar pada aktivitas politik, jika diiringi dengan proses edukasi politik, akan membuka wawasan kenegaran setiap warga, yang pada gilirannya, terkondisikan untuk merumuskan pandangan kritisnya terhadap Negara.

Sebaliknya, bisa juga terjadi perpolitikan yang terlaksana dalam masa tahun politik justru semakin memapankan pola hubungan politik yang tidak seimbang atau pola hubungan transaksional atau memapankan hubungan yang lepas dari akuntabilitas. Karena itu, di sini perlu diulangi penegasan bahwa perpolitikan harus diamati dan dipengruhi agar pengelolaan kekuasaan Negara terlaksana seperti yang disepakati dalam kosntitusi.

Dalam alam demokrasi, kapasitas kognitif  setiap warga terkait dengan pemahaman tentang kenegaraan/politik memang harus dipastikan mencapai kualitas tertentu agar gagasan yang terangkum dalam konsep demokrasi dapat bergerak sesuai dengan maknanya yang berurusan banyak  dengan pemuliaan rakyat sebagai penentu kebijakan negara. Misalnya, pekerjaan penyelenggara negara yang terutama adalah menjalankan mandat yang diberikan rakyat, melakukan usaha efektif guna memenuhi aspirasi rakyat, melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di segala bidang antara lain  ekonomi, hukum, keagamaan.

Keberlangsungan semua tentang hal itu harus diplototi secara terus menerus oleh setiap warga negara baik secara invidivual bahkan, seharusnya, secara kolektif terorganisasi.  

Dalam keadaan yang baik yaitu keadaan di mana semua pihak yang terlibat dalam perpolitikan, terutama masyarakat politik (komunitas yang merupakan aktor politik praktis) mempedomani dan melaksanakan prinsip-prinsip edukasi politik yang utama: mengembangkan kapasitas kognisi politik semua warga negara yang menyangkut pelaksanaan hubungan antarwarga negara dengan semua lembaga politik atau lembaga perwakilan rakyat atau lembaga representasi negara.

Hubungan rakyat dengan negara adalah hubungan fungsional kritis dialektis. Artinya, rakyat tidak lagi diperlakukan sekadar nama dan sebutan saja melainkan subyek berdaulat sebagai sumber kekuasaan. Karena itu, suara rakyat yang berupa pendapat, gagasan, koreksi, kritik, atau penilaian yang tekait dengan negara harus dan mutlak didengarkan oleh penyelenggara negara. Tentu suara rakyat yang dikumandangkan adalah suara untuk kebaikan pelaksanaan kekuasaan Negara atau untuk memastikan bahwa negara berjalan atau menjalankan fungsinya sesuai dengan kesepakatan bernegara yang tertuang dalam konstitusi.

Dalam konteks seperti itulah kita memahami “Suara rakyat adalah Suara Tuhan”, yaitu suara kebenaran dan keadilan yang menggema terus menerus sepanjang waktu.

Fakta yang kita hadapi dalam tahun yang sudah berjalan bahkan hingga saat ini, perpolitikan kita memang tidak semuanya dan tidak selalu dalam keadaan baik baik saja. Berbagai peristiwa menunjukkan suasana buruk yang menjauhkan rakyat Indonesia dari keadaan pelaksanaan idealitas bernegara. Keadaan buruk dimaksud, sebenarnya, telah menjadi bagian dari percakapan umum.

Pertanyaan sederhana ialah bagaimana sikap individu atau kolektif terhadap keadaan buruk tersebut. Adakah usaha publik membongkar dan menghilangkannya atau percakapan publik tersebut hanya berlangsung sepintas dan merupakan cibiran semata sehingga dapat disebut dalam ungkapan “Keadaan itu, memang tidak disuka tetapi dijalankan dengan suka karena dari yang tidak disuka diperoleh yang disuka”. Mentalitas yang mencerminkan ungkapan itu, ada pada banyak subyek warga negara Indonesia. Pun, pada subyek warga gereja kita menemukan banyak penganut uangkapan tersebut.

Ini merupakan pekerjaan urgen dan berat bagi LPK terlebih karena ia sebagai bagian dari masyarakat Kristen. JKLPK saya kategorikan sebagai komunitas dan entittas sadar politik, sadar sosial, sadar budaya, dan teologi yang semuanya terbungkus dalam sadar kemanusiaan. Karena itu, LPK sangat layak didorong melakukan kegiatan bersinambung untuk mengamati dan mempengaruhi hubungan perpolitikan yang buruk tadi. Kualifikasi LPK yang demikian didasarkan pada keberadaan fungsionalnya yakni sebagai perkumpulan pendorong dan penegas pelaksanaan keadilan di semua bidang kehdupan; sebagai perkumpulan pengawal dan pengoreksi pengelolaan kekuasaan negara; sebagai perkumpulan penyumbang dan penyedia jasa layanan sosial yang dibutuhkan masyarakat miskin/tidak mampu; sebagai perkumpulan pengumpul dan pembagi kebutuhan jasmani masyarakat miskin; sebagai perkumpulan pendamping dan pembela harkat dan martabat manusia/hak asasi manusia, serta sebagai perkumpulan pengkritik dan pendorong ubah kebijakan publik yang tidak adil.

Semua  fungsi tersebut bertalian dengan kerja-kerja pengelola kekuasaan negara. Dengan gambaran eksistensi fungsional itu, maka terlihat sangat jelas ada kepentingan langsung LPK dengan pengelolaan kekuasaan negara. Jika kekuasaan negara dikelola secara baik dan terarah secara konsisten untuk mewujdkan cita cita negara yang tertulis nyata dalam Konstitusi, maka sukaria akan menjadi teriakan LPK. Kegiatan yang dilakukan LPK tidak lagi hanya sebagai pengulangan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya. Mimpi indah LPK yang rumusannya ada pada dokumen lembaga masing -masing tidak lagi hanya sekadar rangkaian kata dan kalimat. Melainkan telah menjadi bagian dari realitas yang dirasakan oleh semua subyek warga negara. Pada titik keadaan sepeti itu, LPK akan mereformulasi keberadaan fungsionalnya untuk mengadopsi perubahan dan pembaharuan yang merupakan hasil kerja-kerja LPK itu sendiri.

Keadaan buruk yang perlu dan mendesak diamati dan segera dirubah dalam tahun tahun politik 2023 antara lain adalah, pertama, praktik pembodohan politik. Praktik ini bukanlah peristiwa yang sekali saja terjadi melainkan peristiwa berulang-ulang yang bahkan telah menciptakan persepsi salah di kalangan masayarakat, yaitu persepsi yang bertentangan dengan demokrasi. Kita sebut sebagai contoh yaitu praktik pembuatan perjanjian antara kandidat (anggota DPR/DPD atau penyelenggara negara lainnya) dengan calon pemilih. Perjanjian itu mungkin lisan atau dituangkan dalam dokumen tertulis yang dirumuskan bersama dan ditandatangani kandidat dengan calon pemilih, terutama tim sukses.

Perjanjian semacam ini hampir mustahil bisa dilaksankaan jika kandidat sebagai pihak dalam perjanjian terpilih entah sebagai anggota DPR/D atau sebagai penyelenggara negara apapun. Dikatakan mustahil dilaksanakan berdasarkan alasan bahwa jika candidat terpilih maka ia akan bekerja dalam sistem dan norma yang sudah ada. Ia tidak bisa melakukan perubahan sistem atau norma dengan dasar perjanjiannya dengan pemilih. Lagi pula, jika seorang kandidat terpilih dan menjadi pejabat negara maka ia tidak mewakili kepentingan pemilihnya an sich, tetapi mengelola kekuasaan negara untuk keperluan dan kepentingan semua subyek warga negara. Jadi, seorang kandidat penyelenggara kekuasaan negara, sebagai apapun, mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian dengan sekelompok orang yang notabene mengikatkan diri sebagai pemilihnya, sebetulnya itulah salah satu praktik yang mudah dibaca sebagai praktik pembohongan pemilih.

Kedua, praktik sebar kebohongan yang sering disebut hoax. Ada banyak praktik sebar kebohongan yang luas dan banyak terjadi melalui media termasuk media sosial. Ada sebar bohong tentang prestasi dan reputsai kandidat, bohong tentang moralitas dan integritas kandidat, bohong tentang kepribadian dan urusan privacy kandidat, bohong tentang harta milik dan kekayaan kandidat. Kebohongan ini dikelola tim sukses bersama dengan pendudung kandidat sebagai materi membentuk (framing) imajinasi warga/pemilih bahwa  kandidat yang dipromosikan adalah kandidat yang layak dipilih karena ia memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi penyelenggara negara.

Melalui kerja-kerja intensif yang memanfaatkan semua media, serbuan kebohongan diorganisasikan secara sistematik. Setiap sudut hamparan horizon, terpapar kebohongan.  Dalam kaitan itu patut diingat ungkapan “Kebohongan yang diucapkan beruang-ulang pada titik tertentu akan dipandang sebagai hal yang benar”. Alarm emergency akan menjadi bagian dari bunyi yang selalu berkumandang dalam hidup bernegara dan bermasyarakat Indonesia jika ungkapan itu menjadi kenyataan.

Ketiga, praktik politik identitas. Ada beberapa paham yang berkaitan dengan politik identitas. Pertama, ada yang mengatakan bahwa setiap orang atau partai pastilah ada identitasnya dan tidak bisa dilepas dari semua kerja-kerja yang dilakukannya di bidang ekonomi, politik atau apapun. Seorang yang bersuku Batak dengan marga tertentu dan penganut agama Kristen, pastilah identitas itu, meski tebal tipisnya tidak selalu sama, akan mempengaruhi kerja-kerjanya di bidang politik. Ia mungkin akan berusaha mendapat suara dari pemilih suku, marga atau agama yang sama. Lebih jauh, dari identitas yang disebut, pastilah ada nilai atau aspirasi yang melekat pada hati, jiwa, atau pikiran seseorang yang lahir dari kisaran identitas tersebut.

Sejauh politik identitas dimaknai seperti itu, sepertinya publik tidak mempersoalkan. Karena memang hal demikian bisa dimaklumi dan diterima. Tetapi jika politik identitas dimaknai sebagai kebenaran hanya ada pada identitas dirinya sedangkan identitas lain di luar sana yang berbeda dipandang salah bahkan dinyatakan sebagai yang kotor, harus dimusnahkan, atau setidaknya disedikitkan (minimalize) keberadaan fungsionalnya, maka politik identitas seperti ini akan menimbulkan masalah besar.

Secara khusus untuk Indonesia, politik identitas yang melekat pada aktor politik (individu/komunal) tertentu, tidak hanya menyatakan bahwa identitas diluarnya salah bahkan kotor, tetapi juga harus diganti dengan nilai yang bersumber dari identitasnya sendiri. Kalau dirumuskan secara singkat, politik identitas yang menjadi musuh bersama itu ialah politik identitas yang negatif terhadap kebinekaan dan kebersamaan sosial. Dalam kaitan dengan pemilihan umum, politisasi identitas dilakukan untuk merebut simpati dan suara pemilih sebanyak-banyaknya. Narasi yang disajikan dalam kampanyenya adalah narasi yang membawa pendengarnya melambung tinggi meyakini kebenaran dalam identitasnya.

Mereka menggunakan diksi dan inspirasi bersumber dari identitasnya sendiri. Sasaran pendengar atau pembaca kampanyenya digiring dan diarahkan untuk meyakini sesuatu yang aduhai ideal jika mimpi dan inspirasi dari identitasnya dilaksanakan dalam kenyataan. Aktor ini bergiat dengan segala cara dan terorganisasi secara baik untuk merekrut pengikut dan penganut fanatik-militan dan diformat sebagai komunitas pengejar mimpi suci yang selama ini, menurut mereka,  tidak bisa menjadi kenyataan oleh karena banyak pembenci atau penolak tanpa dasar.

Kata aktor pelaku politik identitas ada pendosa yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, budaya dan agama yang bersekongkol, yang bekerja sejak dari dulu dan telah menguasai negara, melakukan upaya membenamkan mimpi suci tersebut. Praktik politik identitas sangat mengganggu dan merusak kohesi sosial, yang sebenarnya, sudah terjadi melalui proses sosial yang berlangsung berpuluh tahun bahkan berabad. Setiap insan merasakan bahwa dalam realitas hidup, kohesi sosial itulah sebagai modal dasar dan awal untuk memastikan terlaksananya urusan manusia satu dengan yang lain dalam seluruh bidang kehidupan itu sendiri.

Politik identitas negatif akan menimbulkan sederetan persoalan serius yang sukar bahkan hampir mustahil dibenahi. Misalnya, ada skisma sosial, ada kompetisi tidak sehat, ada nepotisme, ada instabilitas sosial. Ekses ekstrim dari praktik politk identitas negatif adalah bubarnya kesepakatan bersatu, hancurnya kebersamaan, berantakannya negara. Politik identitas negatif dinamai sebagai perpolitikan tidak berkeadaban. Keadaban manusia yang sesungguhnya adalah hidup bersama saling menghormati, saling mengakui keberadaan yang lain, berkomunikasi persuasif, bekerjasama untuk menghasilkan barang keperluan bersama untuk mencapai kadar kehidupan yang sejahtera bersama.

LPK sebagaimana eksistensi fungsionalnya telah diidentifikasi pada alinea alinea sebelumnya, diserbu pertanyaan terkait tahun politik yang tidak bisa dihindari. Idealitas sosial dan negara yang ingin tercipta menurut LPK harus diusahakan secara terus-menerus dengan segala sumber daya yang digali dari banyak pihak. Idealitas itu adalah masyarakat yang adil dan makmur secara konsisten, konsekuen, dan kontiniu dan menjalankan amanah hak asasi manusia pada semua bidang kehidupan. Dan idealitas itu lahir dan menjadi  bagian dari perjuangan semua pihak termasuk LPK. Upaya apa yang relevan dan siginifikan dilakukan LPK? Jawabannya pasti sudah ada dalam diri masing-masing LPK. Pengalaman LPK sangat cukup disebarluaskan untuk mendapatkan formula aktivitas yang relevan. Karena itu, perlu ada percakapan nasional dalam forum yang dikelola JKLPK. 

IKUTI MEDIA SOSIAL JKLPK INDONESIA

Designed & Developed by Rivcore Corporation